80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Oktober 2025, Buka Banyak Lapangan Kerja

JAKARTA - Pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah rampung dikerjakan. Koperasi desa mulai beroperasi pada Oktober 2025. 

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan, pembentukan koperasi desa ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat desa. Mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan hingga mengurangi tingkat kemiskinan.

"Jadi saya ingin sampaikan, 80 ribu koperasi desa yang akan dibentuk ini telah selesai. Nanti bulan Oktober mulai Operasional," ujarnya dalam acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 yang diselenggarakan oleh BPP HIPMI di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Setelah operasional pada Bulan Oktober mendatang, pemerintah melakukan evaluasi lebih lanjut terkait keberadaan koperasi merah putih. Sehingga pembentukan 80 ribu koperasi merah putih akan sesuai dengan yang diharapkan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

"Setelah itu kita akan evaluasi juga, bahwa seberapa besar manfaat keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini, bagi pengurangan angka kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan, dampak lain sebagainya itu akan kita ukur," tambahnya.

Kopdes Merah Putih akan resmi diluncurkan pemerintah pusat pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Sebanyak 80.000 Kopdes yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia akan disahkan secara legal melalui akta yang dinotariatkan dan berkekuatan hukum.

Ferry menambahkan program koperasi desa ini merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian ekonomi desa dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agrobisnis, logistik desa-kota hingga kewirausahaan.

Lebih dari sekadar koperasi, Kopdes Merah Putih hadir sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis gotong royong dan kebersamaan. Tujuannya bukan hanya menciptakan sistem distribusi barang dan jasa yang lebih adil, tetapi juga memutus ketergantungan masyarakat desa terhadap praktik ekonomi yang merugikan seperti rentenir, tengkulak hingga pinjaman online ilegal.

(Feby Novalius)