"Ketiga, program populis perlu evaluasi outcome agar tidak sekadar jargon politik. Dan keempat, TKD besar tidak menjamin efektivitas tanpa reformasi tata kelola fiskal daerah," ujarnya.
Dengan demikian, pernyataan ini lebih tepat dibaca sebagai retorika legitimasi fiskal, di mana menampilkan APBN sebagai solusi keadilan, sambil menyembunyikan kompleksitas dan keterbatasan struktural yang belum selesai.
(Feby Novalius)