Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani

JAKARTA - Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali mencuat setelah posisi Menteri Keuangan tidak lagi diisi oleh Sri Mulyani. BPN disebut menjadi salah satu lembaga yang sejak lama diinginkan Presiden Prabowo untuk memperkuat penerimaan negara.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyebut Presiden Prabowo sudah berulang kali menyinggung pentingnya BPN, baik sejak masa kampanye maupun dalam berbagai kesempatan. Meski begitu, hingga kini lembaga tersebut belum terealisasi.

"Ini selalu diulang. Tapi BPN ini bukan sesuatu yang baru, sebenarnya sudah direncanakan di zaman Pak Jokowi dan waktu itu Menteri Keuangan, Pak Bambang Brodjonegoro dan waktu itu sudah oke akan dibuat BPN," ujarnya dalam program The Daily Buzz Okezone.com, Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, wacana pembentukan BPN sempat tertunda ketika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet dan menunjuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro. Sejak saat itu, rencana BPN tidak berjalan hingga akhir masa pemerintahan Jokowi.

Rencana tersebut kemudian dihidupkan kembali di era Presiden Prabowo. Namun, seperti prediksi banyak pihak, keberadaan Sri Mulyani di kursi Menteri Keuangan menjadi salah satu faktor yang membuat BPN tak kunjung terealisasi.

"Bu Ani waktu itu sampaikan Kemenkeu satu. Sri Mulyani pasti tidak ingin taji dia dicopot dong. Pada saat itu BPN gak mungkin ada Bu Ani, evaluasi ada faktor lain ada keinginan mendirikan BPN," kata Nailul.

Selain itu, Nailul juga menyinggung adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dengan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, yang turut membicarakan persoalan ekonomi.

"Jadi sangat mungkin BPN terbentuk," ujarnya.

Baca selengkapnya: Tak Ada Sri Mulyani, Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan

(Taufik Fajar)