Anggaran MBG Rp335 Triliun di APBN 2026, Ambil Jatah Dana Pendidikan Rp233 Triliun

JAKARTA - Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp335 triliun di dalam APBN 2026. Alokasi ini menjadi bagian dari total belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, APBN 2026 ini disusun untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian.

"APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9/2025).

Alokasi anggaran untuk MBG tersebut jauh melampaui program pendidikan lainnya. Angka Rp335 triliun jauh lebih besar dibandingkan alokasi untuk beasiswa anak sekolah hingga kuliah yang hanya mencapai Rp57,7 triliun, atau alokasi untuk guru dan dosen non-PNS yang sebesar Rp91,4 triliun.

Meskipun anggaran pendidikan secara keseluruhan naik menjadi Rp769,1 triliun, namun sebagian besar anggaran Rp223 triliun tersedot oleh program MBG.

Padahal, Purbaya juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan anggaran belanja negara mengendap. Dia berencana melakukan patroli ke kementerian-kementerian dengan anggaran besar untuk mengecek penyerapan.

"Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal," kata Purbaya di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.

Jika penyerapan tidak optimal, Purbaya menegaskan dana tersebut akan dialihkan ke program lain yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap ke rakyat. Saya enggak mau uang nganggur," imbuhnya.

Secara rinci, APBN 2026 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi di 2,5 persen, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah di Rp16.500 per dolar AS.

Selain itu, APBN juga akan diarahkan untuk mendorong sektor swasta melalui penguatan peran Danantara, penempatan dana Rp200 triliun di Bank Himbara, dan reformasi perizinan.

(Dani Jumadil Akhir)