Ombudsman Soroti Edukasi Masyarakat soal Transisi Energi 

JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik.

Menurutnya, penyediaan infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) harus dibarengi dengan literasi yang memadai.

“PLN harus memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar transisi energi berjalan efektif,”  ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/10/2025). 

Selain itu, lanjut dia PLN saat ini terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah yang belum sepenuhnya teraliri listrik.

“PLN ini termasuk yang menyesuaikan dengan peradaban kekinian. Kalau bisa, listrik harus benar-benar masuk ke rumah warga di desa. Apalagi di Riau masih banyak desa berada di kawasan hutan. Untuk daerah yang sulit dijangkau, energi terbarukan bisa menjadi solusi,” tuturnya.

Dia menambahkan tantangan terbesar dalam pemerataan listrik berada di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Banyak desa yang listriknya baru sampai kantor desa, namun belum menjangkau rumah warga.

“Rasio elektrifikasi nasional ditargetkan 100 persen, tapi faktanya masih ada daerah yang tertinggal. Jangan sampai hanya berhenti di data, harus ada kolaborasi nyata dari PLN bersama pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Riau dan Kepri, Joni, menegaskan komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip kepastian, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas.

“PLN terus bertransformasi dari layanan manual ke digitalisasi. Melalui aplikasi PLN Mobile, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan seperti pengaduan, penyambungan baru, hingga informasi lokasi SPKLU. Bahkan ada fitur trip planner untuk pengguna kendaraan listrik agar bisa merencanakan perjalanan dengan nyaman,” tutup Joni.

(Taufik Fajar)