Pedagang Tanah Abang Protes Harga Sewa Kios Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp1,3 Juta

JAKARTA – Asosiasi Pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengungkapkan naiknya harga sewa kios hingga dua kali lipat di tengah perekonomian yang sedang lesu. Aksi protes pun disampaikan para pedagang di depan Kantor Pengelola JPM, Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Sekarang itu harga sewa Rp1.300.000, sedangkan di Blok A, B, F tidak lebih dari Rp600.000. Karena kami ini pedagang UMKM, artinya pedagang kecil, harusnya sama dengan dulu, Rp560.000. Tidak boleh lebih dari pedagang Blok A, B, F. Jadi seperti itu," kata Ketua Asosiasi Pedagang JPM Tanah Abang, Jimmy Rory, Senin (6/10/2025).

Jimmy pun meminta pedagang JPM Tanah Abang untuk tidak membayar sewa kios Oktober ini sebagai bentuk protes dan keberatan.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk bulan Oktober saya instruksikan kepada seluruh pedagang untuk tidak membayar sewa sebagai bentuk protes kita, keberatan terhadap kebijakan dan aturan yang mereka buat," tegasnya.

Ia mengatakan telah bersurat hingga ke Gubernur dan DPRD DKI Jakarta terkait permasalahan yang dialami para pedagang. Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta perwakilan pedagang JPM Tanah Abang untuk hadir ke Kantor DPRD DKI Jakarta siang ini.

"Kalau bersurat malah sudah sampai Gubernur, tembusan DPRD, dan lain-lain sudah. Tadi alhamdulillah dari anggota DPRD ada yang hadir dari Fraksi PDI Perjuangan, Wa Ode Herlina, meminta kita ke DPRD dan akan meminta pihak Sarana Jaya untuk datang," ucapnya.

Lebih lanjut, Jimmy mengatakan telah bersurat ke Perumda Sarana Jaya perihal keresahan mereka tersebut. Namun, menurutnya, Sarana Jaya tutup mata atas keresahan pedagang dan mengganti pengelola diduga tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Sampai hari terakhir, Sarana Jaya saya datangi ke sana, ternyata mereka tidak merespons surat yang kami kirim, tidak merespons yang kita minta. Dalam hal ini, Sarana Jaya menutup mata. Malah mereka menyerahkan sepenuhnya pengelolaan JPM ini ke PT Miratti tadi. Kantornya saja tidak jelas. Jangan-jangan perpindahan pengelola tidak dengan SOP yang betul, tidak ada tender, dan lainnya," ungkapnya.

(Feby Novalius)