MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membahas evaluasi aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023. Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat efektivitas dan dampak dari berlakunya DHE di Indonesia.
"Termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor, salah satunya," kata Prasetyo saat ditemui di kediaman Prabowo, Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025) malam.
"Sudah. Sudah kan sudah berlaku mulai bulan Maret. Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE," tambahnya.
Prasetyo mengatakan bahwa para pengusaha telah menjalankan aturan DHE. Namun, hasilnya belum menggembirakan sehingga perlu dilakukan evaluasi.
"Sudah. Tetapi memang perlu juga terus kita pelajari. Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita, terutama di bidang ekonomi malam ini. Ya, masih ada beberapa hal yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai revisi aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).
Menurut Menko Airlangga, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023, dan aturan baru tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2025.
"Terhadap kebijakan ini, pemerintah akan segera merevisi PP Nomor 36 dan akan diberlakukan per 1 Maret tahun ini. Untuk itu, baik BI, OJK, perbankan, maupun Bea Cukai akan mempersiapkan sistem. Oleh karena itu, nanti kami juga akan memberikan sosialisasi kepada para stakeholder," ujar Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).
(Feby Novalius)