Prabowo menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila dibutuhkan demi kepentingan masyarakat. Instruksi tersebut muncul setelah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
"Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang yang agak bermasalah lama," ujar Suharyanto dalam paparannya dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu, 7 Desember 2025 malam.
(Feby Novalius)