6 Fakta Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bikin Industri Menjerit

5. Pansus Raperda KTR

Armand Suparman mencatat bahwa selama enam bulan terakhir, Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD Jakarta memang mencoba bertemu dan menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak yang menolak. 

Namun, ia menilai masukan tersebut tidak cukup diakomodasi di dalam perancangan peraturan daerah. Salah satu usulan yang tidak diakomodasi adalah penghapusan pelarangan radius 200 meter penjualan rokok dari sarana pendidikan. Bahkan, di internal Pemprov DKI sendiri, terjadi perbedaan pandangan antara Dinas Kesehatan dengan dinas sektoral seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

“Karena menurut teman-teman, misalnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ketika ada pelarangan kawasan tanpa rokok itu pasti berdampak terhadap teman-teman pekerja di sektor terkait. Industri hiburan, periklanan, dan segala macam. Demo masyarakat itu adalah teman-teman di Perindustrian dan Perdagangan, bukan Dinas Kesehatan,” ungkap Armand.

6. Diskusi dengan Berbagai Pihak

Evan Saepul Rohman membenarkan hal tersebut. Ia mengaku telah berdiskusi dengan berbagai pihak sejak penyusunan naskah akademik hingga hari ini, namun apa yang disampaikan tidak berubah dan tidak didengar sama sekali.

“Artinya, peraturan ini apakah memang sengaja dipaksakan untuk ditetapkan? Atau bagaimana?” tanya Evan secara retoris.

Ia menekankan bahwa pelaku industri event kini membutuhkan kepastian hidup setelah dihimpit kebijakan seperti larangan event saat Covid-19, yang diikuti dengan efisiensi yang menyebabkan beberapa event hilang.

Saat ini, bola panas Raperda KTR DKI Jakarta sudah berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dikaji lebih lanjut, setelah diserahkan sebelum 30 November lalu.

(Taufik Fajar)