Hilirisasi Ayam Dimulai di 6 Daerah, Peternak Bisa Cuan Rp81 Triliun per Tahun

JAKARTA - Pemerintah memperkuat fondasi swasembada protein nasional melalui pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah strategis ini ditandai dengan Groundbreaking Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Fase I di enam titik oleh Danantara pada Jumat (6/2/2026).

Hilirisasi Ayam

Program hilirisasi ini diinisiasi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai langkah antisipatif negara untuk memastikan ketersediaan pasokan daging ayam dan telur yang aman, berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat, seiring meningkatnya kebutuhan nasional, khususnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski Indonesia secara teknis telah mencapai swasembada daging dan telur ayam, pemerintah menilai penguatan struktur pasokan perlu diperkuat seiring lonjakan permintaan MBG.

Kebutuhan tambahan untuk mendukung MBG diperkirakan mencapai 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur per tahun.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menegaskan bahwa hilirisasi ayam merupakan pembangunan ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dia menekankan bahwa Kementerian Pertanian mendukung penuh program hilirisasi sebagai instrumen pemerataan produksi antarwilayah, stabilisasi harga, serta kepastian pasokan daging ayam dan telur, khususnya untuk menopang pelaksanaan MBG secara berkelanjutan.

“Hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan inisiatif langsung Bapak Menteri Pertanian sebagai langkah strategis negara untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat,” kata Agung pada Groundbreaking Hilirisasi Ayam Terintegrasi Fase I Danantara.

Ekosistem Hilirisasi Ayam

Dia menjelaskan, ekosistem yang dibangun mencakup penguatan pembibitan ayam dari hulu (GPS, PS, FS), pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, peningkatan kesehatan hewan, pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) dan cold chain, pengolahan daging dan telur, hingga logistik dan pemasaran.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyiapkan dukungan investasi sekitar Rp20 triliun melalui Danantara. Selain itu, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp50 triliun disiapkan bagi peternak dan koperasi, termasuk melalui skema Koperasi Desa Merah Putih.

Direktur Utama ID Food Gimoyo menyampaikan bahwa BUMN pangan akan berperan menyerap hasil produksi peternak rakyat sekaligus menjaga keseimbangan pasar.

Pada tahap awal, pengembangan dilakukan di enam lokasi, yaitu Jawa Timur (Malang), Sulawesi Selatan (Bone), Gorontalo (Gorontalo Utara), Kalimantan Timur (Paser), Nusa Tenggara Barat (Sumbawa), dan Lampung (Lampung Selatan), sebagai bagian dari rencana pengembangan nasional di 30 titik.

Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa Danantara saat ini mendukung enam proyek hilirisasi strategis dengan nilai investasi sekitar USD7 miliar yang seluruhnya menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Proyek hilirisasi selalu menjadi prioritas Bapak Presiden. Karena itu percepatan terus dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh ekonomi masyarakat,” kata Rosan saat meresmikan Groundbreaking Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Fase I bersama jajaran.

Tingkatkan Pendapatan Peternak

Melalui proyek hilirisasi ayam terintegrasi ini, pemerintah memproyeksikan tambahan produksi sebesar 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun.

Program ini diperkirakan menciptakan sekitar 1,46 juta lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan bruto peternak hingga Rp81,5 triliun per tahun. Dari sisi sosial, pasokan protein tersebut diharapkan menopang kebutuhan sekitar 82,9 juta penerima manfaat MBG sekaligus berkontribusi menurunkan angka stunting dan kemiskinan.

Dengan percepatan hilirisasi ayam terintegrasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya membangun swasembada protein nasional yang kokoh dan berkeadilan.

Sinergi lintas kementerian, BUMN, pemerintah daerah, serta pelibatan aktif peternak rakyat menjadi kunci agar produksi, distribusi, dan keterjangkauan pangan bergizi semakin merata.

Langkah ini tidak hanya memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga menjadi fondasi penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan peternak, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan unggul.

(Dani Jumadil Akhir)