Program mandatori bioetanol sendiri merupakan bagian dari kebijakan transformasi energi dan sumber daya mineral yang dirancang bertahap agar tidak mengganggu stabilitas pasokan energi nasional. Pemerintah menilai pendekatan bertahap penting karena implementasi membutuhkan kesiapan infrastruktur distribusi, teknologi pencampuran, serta standar kualitas bahan bakar.
Bahlil menegaskan seluruh kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan kerja sama internasional berjalan saling menguntungkan.
"Perjanjian ini tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja, tapi harus semua pihak merasakan keuntungan," kata Bahlil.
Pemerintah menilai pengembangan bioetanol berpotensi menekan impor bahan bakar fosil, mengurangi emisi karbon, serta memperluas nilai tambah komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Dengan roadmap bertahap hingga E20, Indonesia menargetkan bauran energi yang lebih bersih sekaligus memperkuat fondasi kemandirian energi nasional dalam jangka panjang
(Dani Jumadil Akhir)