JAKARTA — Pemerintah mempercepat pengembangan Proyek Abadi Masela di Laut Arafura yang telah tertunda puluhan tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen tersebut saat bertemu CEO Inpex Corporation, Takayuki Ueda, di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah mendorong proyek gas raksasa ini segera masuk tahap keputusan investasi akhir (final investment decision/FID) dengan nilai investasi diperkirakan mencapai USD20 miliar atau sekitar Rp339 triliun.
Menurut Bahlil, percepatan proyek menjadi penting karena Lapangan Abadi Masela memiliki peran strategis sebagai sumber pasokan gas bagi industri nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.
Ia mengungkapkan progres pembangunan proyek saat ini telah mencapai sekitar 25 persen. Pemerintah menargetkan tahap Front End Engineering and Design (FEED) dapat dimulai pada kuartal II 2026, atau paling lambat kuartal III 2026, sehingga proses tender Engineering Procurement Construction (EPC) dapat berjalan paralel.
"Karena kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan ulur-ulur lagi. Ini sudah 27 tahun tertunda," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).
Untuk mempercepat kepastian investasi, pemerintah membuka opsi pembelian gas dari Lapangan Abadi oleh Danantara apabila hingga akhir April 2026 belum terdapat pembeli yang menyerap produksi gas tersebut.
Produksi Lapangan Abadi diproyeksikan mencapai 9 juta ton per tahun (9 MTPA). Bahlil menyatakan langkah ini dilakukan agar proyek memiliki kepastian pasar sekaligus mendukung kebutuhan gas domestik dan program hilirisasi industri.
Menanggapi hal tersebut, Takayuki Ueda menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Indonesia terhadap percepatan proyek Masela. Ia menegaskan INPEX berkomitmen mempercepat realisasi pengembangan lapangan gas tersebut.
"Setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami semakin semangat untuk mempercepat penyelesaian Proyek Abadi," ujarnya.
Dari sisi perizinan, proyek ini juga mencatat kemajuan signifikan. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah memperoleh persetujuan pada 13 Februari 2026. Selain itu, pelepasan kawasan hutan untuk proyek tersebut juga telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada Januari 2026.
Pemerintah menilai penyelesaian berbagai perizinan tersebut menunjukkan dukungan lintas kementerian untuk memastikan investasi besar ini berjalan sesuai rencana.
Dengan nilai investasi yang besar dan dukungan regulasi yang terus dipercepat, pemerintah berharap Proyek Abadi Masela dapat segera terealisasi dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.
(Feby Novalius)