1.030 Dapur MBG Disuspend, Prabowo: Kalau Nggak Beres Tutup

JAKARTA - Sebanyak 1.030 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dihentikan sementara (suspend) sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan. Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi, sehingga program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Merespons hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan penghentian sementara ini bukan berarti menghentikan program, melainkan bagian dari proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Ia menyebut keputusan itu diambil setelah melakukan pengecekan langsung, menyusul berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.

“Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan saya terus melakukan cross-check,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jumat (20/3/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik, justru menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program yang menyangkut masa depan generasi bangsa.

“Saya kirim orang-orang saya untuk mengecek. Kalau tidak salah, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan bahwa penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.

“Lebih dari seribu. Saya punya wakil kepala, seorang ibu, Ibu Nanik. Dia sangat tegas dan rutin melakukan sidak. Yang sudah di-suspend ada 1.030,” ungkapnya.

“Yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi, jika dapur ingin beroperasi lebih dari beberapa bulan, harus lulus sertifikasi kebersihan dan keamanan makanan. Airnya dicek, apakah aman, bagaimana proses pengolahannya, termasuk peralatan makan (ompreng), semua ada kriterianya. Jika tidak memenuhi standar, akan ditutup.”

Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan sistem standardisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai standar. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung disuspend hingga dilakukan perbaikan.

Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan.

Prabowo menegaskan bahwa transparansi dan keterlibatan publik menjadi kunci agar program MBG berjalan bersih dan tepat sasaran. 

“Siapa pun boleh mengecek. Kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar boleh ikut memantau dan menyampaikan keluhan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program, yakni meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta.

“Laporan yang hanya berisi hal-hal baik saja adalah budaya yang tidak sehat. Kita harus berani menghadapi realitas,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, serta memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

(Feby Novalius)