4 Fakta Defisit APBN 3% Tak Akan Diubah Kecuali Keadaan Darurat, Anggaran MBG Tidak Dipotong

2. Sikap Purbaya soal Defisit APBN, Tak Harus Perrpu

Menyambung arahan Presiden, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan lebih rinci mengenai situasi seperti apa yang memungkinkan defisit APBN melampaui batas 3 persen. Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026), Purbaya menegaskan bahwa syarat utamanya adalah terjadinya resesi ekonomi global.

"Dalam keadaan normal tidak, dalam keadaan krisis ya. Indikasi krisis itu kalau untuk saya ya ekonominya sudah resesi, terus global juga resesi semua, enggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi, atau semua cara untuk memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalikkan arah pertumbuhan ekonomi kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian," jelas Purbaya.

Terkait spekulasi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk melebarkan defisit akibat lonjakan harga minyak dunia, Purbaya menyatakan langkah tersebut belum diperlukan saat ini. Pemerintah masih memantau durasi kenaikan harga energi sebelum melakukan hitung ulang.

"Karena kan anggarannya masih aman, kalau harga minyak tinggi terus bertahan lama baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya, tapi enggak langsung serta merta dengan perppu," tutup sang Bendahara Negara.

Dengan pernyataan senada dari Presiden dan Menteri Keuangan, pemerintah mengirimkan sinyal kuat kepada pelaku pasar bahwa kebijakan makroekonomi Indonesia tetap terukur dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang.

3. Opsi Pemangkasan Anggaran Akibat Perang Timur Tengah

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa durasi perang akan menjadi faktor penentu kebijakan fiskal pemerintah ke depan. Pemerintah pun menyiapkan opsi pemangkasan anggaran.

"Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu, apakah lima minggu, itu menggunakan skenario pemotongan anggaran. Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3 persen," kata Airlangga.

Meski opsi pemangkasan anggaran berada di meja perundingan, Airlangga memberikan jaminan bahwa program-program prioritas dan unggulan pemerintah tidak akan tersentuh. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih akan tetap berjalan sesuai rencana karena dianggap sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.

"(Anggaran) program unggulan tidak ada yang diubah. Karena itu investasi jangka panjang," ungkap Airlangga.

Kepastian mengenai anggaran program unggulan juga dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dia memastikan bahwa alokasi dana untuk BGN tetap sesuai dengan ketetapan awal dalam APBN 2026. Sebagai informasi, anggaran yang telah ditetapkan untuk BGN dalam APBN 2026 mencapai Rp 335 triliun.

"Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026," ujar Dadan usai rapat.