Hampir 80 Persen Masih Impor, RI Targetkan Swasembada Aspal hingga 2029

JAKARTA - Pemerintah menargetkan swasembada aspal nasional dengan menekan ketergantungan terhadap produk impor, seiring meningkatnya risiko global yang memengaruhi harga energi dan biaya pembangunan infrastruktur.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, telah mendorong lonjakan harga energi dan mengganggu pasokan dunia. Kondisi tersebut berdampak langsung pada sektor infrastruktur, terutama terhadap material strategis seperti aspal.

“Ketergantungan adalah sebuah risiko, dan dalam pembangunan nasional risiko harus kita kelola dengan sangat disiplin agar biaya tidak meledak,” ujarnya di Kantor Kementerian PU, Kamis (2/4/2026).

Dody menjelaskan, saat ini kebutuhan aspal nasional mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Namun, hampir 80 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari aspal berbasis minyak bumi atau impor.

Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan aspal Buton (asbuton) yang melimpah, tetapi pemanfaatannya masih terbatas, yakni sekitar 4 persen dari total kebutuhan nasional.

Kementerian PU menargetkan peningkatan penggunaan asbuton dalam pembangunan jalan nasional hingga minimal 30 persen. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan penggunaan aspal impor secara signifikan sekaligus memperkuat ketahanan material konstruksi dalam negeri. 

Dari sisi ekonomi, optimalisasi asbuton diperkirakan dapat menghemat devisa negara hingga sekitar Rp4 triliun per tahun serta meningkatkan penerimaan pajak hampir Rp2 triliun. Selain itu, pengembangan industri asbuton juga berpotensi menciptakan nilai tambah ekonomi hingga Rp23 triliun dan membuka ribuan lapangan kerja baru.