Namun demikian, ia mengakui bahwa pendekatan Malaysia juga memiliki risiko. Pembatasan kuota bisa menimbulkan tekanan bagi kelompok pengguna tinggi, seperti pelaku usaha transportasi. Selain itu, kebijakan yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan resistensi publik jika tidak disertai komunikasi yang baik.
“Indonesia memang lebih stabil secara sosial karena harga dijaga rendah. Tapi stabilitas semu ini mahal harganya. APBN kita terbebani, dan subsidi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Sofyano menyimpulkan bahwa Indonesia perlu segera beralih ke sistem subsidi yang lebih terarah, menggabungkan pendekatan harga dan kuota.
“Kalau tidak berani berubah, kita akan terus membakar uang negara tanpa hasil yang adil,” pungkasnya.
(Feby Novalius)