Transportasi Umum Diusulkan Gratis 1 Bulan demi Hemat BBM

JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk bersama-sama mengambil kebijakan menggratiskan transportasi umum untuk menekan angka konsumsi BBM. Langkah ini juga sebagai dukungan untuk menghemat BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Ketua Umum MTI Haris Muhammadun mengatakan, lonjakan harga energi bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan sistem transportasi umum di Indonesia. Menggratiskan transportasi umum dalam periode tertentu akan menciptakan kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi umum. 

"Kita perlu kebijakan misalnya digratiskan angkutan umum selama sebulan. Sudah ada negara yang melakukan itu. Tujuannya agar masyarakat terbiasa menggunakan transportasi umum," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Haris menambahkan, ketika masyarakat sudah terbiasa menggunakan transportasi umum, baru langkah selanjutnya memperkuat armada untuk mengakomodir permintaan masyarakat. 

Kesempatan yang sama, Dewan Penasihat MTI Djoko Setijowarno menambahkan bahwa ongkos untuk menggariskan transportasi umum sebetulnya tidak terlalu mahal. 

Jika di daerah terdapat angkutan bus perkotaan yang biasa dioperasikan oleh pemerintah daerah, maka kebutuhan anggarannya diperkirakan hanya sekitar Rp500 miliar per tahun, sehingga jika pemda mau menggratiskan angkutan umum selama sebulan saja, maka diperkirakan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp41,6 miliar. 

"Sebenarnya kalau 1 bulan itu, ada 42 Pemda (sudah punya sistem transportasi umum) itu tidak sampai setengah triliun. Tapi itu setahun, tinggal dibagi saja kalau sebulan berapa," kata Djoko. 

Sementara untuk di Jakarta sendiri dengan moda transportasi yang sudah cukup lengkap, diproyeksikan kebutuhan biaya untuk menggratiskan angkutan umum sekitar Rp5 triliun pertahun. Angka ini sudah termasuk menggratiskan KRL, MRT, LRT, hingga busway selama setahun. 

Adapun jika pemerintah mau menggratiskan angkutan umum di Jakarta, dengan asumsi biaya Rp5 triliun per tahun, maka membutuhkan anggaran Rp416,6 miliar per bulan. Djoko menilai angka ini masih cukup jika dibandingkan dengan APBD DKI. 

"KRL itu sekitar Rp1,8 triliun per tahun (kebutuhan menggratiskan KRL). Saya rasa DKI mampu ya, APBD mereka. Kalau dengan LRT, MRT, itu totalnya sekitar Rp5 triliun setahun di Jakarta," tambahnya. 

Djoko mengatakan, praktik di berbagai negara transportasi publik paling besar mendapatkan subsidi dari pemerintah. Hal ini agar mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi yang menjadi sumber kemacetan dan penyumbang polusi udara. 
 

(Dani Jumadil Akhir)