JAKARTA - Pemerintah akan membangun komunikasi yang lebih intensif dengan para investor asal Cina. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas surat yang sebelumnya dikirimkan oleh Kamar Dagang Cina kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai realitas penanaman modal di Indonesia.
Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menilai dokumen tersebut bukanlah sebuah keluhan sepihak. Menurutnya, catatan tertulis dari para pengusaha itu merupakan cerminan dari dinamika bisnis yang wajar terjadi.
"Surat itu kan adalah surat kerisauan yang ada pada pelaku investasi Cina. Itu hal yang wajar-wajar aja," kata Todotua saat ditemui di gedung Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (13/5/2026).
Ia menambahkan, adanya pandangan dari pihak luar justru menunjukkan kepedulian investor terhadap perbaikan sistem di Tanah Air. Masukan tersebut dinilai bermanfaat bagi pemerintah untuk terus membenahi prosedur investasi yang ada.
"Mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah. Kami anggap itu adalah sesuatu hal yang positif," ucapnya.
Todotua tidak menampik bahwa iklim investasi nasional masih memiliki sejumlah tantangan yang harus diselesaikan. Meski demikian, ia menekankan bahwa instansinya terus bekerja keras untuk menjaga daya tarik pasar domestik.
"Tugas kita paling pertama menciptakan iklim investasi yang kondusif dan baik. Negara ini punya potensi sumber daya alam, demand market terbesar dengan populasi besar, dan wilayah yang strategis," jelasnya.
Pemerintah saat ini juga tengah fokus merealisasikan program hilirisasi yang menjadi bagian dari Asta Cita Kabinet Merah Putih. Target utamanya adalah mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri untuk memaksimalkan nilai tambah ekonomi.
"Harapannya, berbagai komoditi seperti batubara, oil and gas, agrikultur, itu pengolahannya bisa ada di sini. Sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi," ujar Todotua.
Terkait langkah selanjutnya, Todotua memastikan bahwa jajarannya siap berdialog secara langsung dengan perwakilan investor Cina. Pertemuan ini diharapkan bisa memberikan ketenangan dan kepastian berusaha bagi para pelaku industri.
Sebagai latar belakang, surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto tersebut menyoroti iklim investasi di Indonesia yang dirasa menyulitkan investor. Para pengusaha asal Cina menyebutkan bahwa mereka telah menanamkan modal dalam jumlah besar, mematuhi aturan yang berlaku, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Namun dalam prosesnya, mereka merasa masih dihadapkan pada regulasi yang makin ketat serta implementasi kebijakan di lapangan yang kerap tidak konsisten. Kondisi inilah yang pada akhirnya dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi keberlanjutan usaha mereka di Indonesia.
(Taufik Fajar)