Pemerintah masih bersikukuh tidak mewacanakan revisi asumsi ekonomi makro hingga memasuki kuartal II-2026 di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia, bahkan hingga di kisaran USD100 per barel. Padahal, harga minyak menjadi salah satu indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, M. Faisal, menekankan bahwa dari sekian banyak persoalan kondisi makro Indonesia tahun ini, kerentanan fiskal menjadi yang paling berat menekan perekonomian nasional. Hal itu terlihat dari APBN pada kuartal I-2026 yang sudah mencatat defisit sekitar Rp200 triliun, atau 2,5 kali lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Akibatnya, tata kelola fiskal pemerintah menjadi sorotan publik dan investor, yang turut memengaruhi kondisi moneter, termasuk tekanan pada nilai tukar rupiah yang cukup lama berada di kisaran Rp17.000-an.
“Nah, kalau melihat harga minyak sekarang, dari simulasi CORE, kalau harga minyak berada di kisaran 84 sampai 92 dolar rata-rata, maka akan ada tambahan defisit APBN sekitar Rp100 triliun. Sekarang sudah cukup lama harga ICP berada di level 100 dolar-an per barel, yang kalau dirata-ratakan saya perkirakan sudah di kisaran 90 dolar per barel dari year-to-date Januari sampai April. Jadi artinya defisit APBN kita sudah jelas berpotensi di atas Rp100 triliun tambahan untuk menutupi subsidi energi,” ujar Faisal.
(Feby Novalius)