Lapor Prabowo, Purbaya Sebut 10 Perusahaan CPO Diduga Manipulasi Harga Ekspor

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto terkait 10 perusahaan Crude Palm Oil (CPO) yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor atau under invoicing.

"Ini jaga jaga aja kalau biar kalau ditanya bisa jawab," kata Purbaya sambil menunjukkan dokumen yang dibawa setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Meski enggan membeberkan detil yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo, Purbaya telah menyiapkan laporan berupa 10 perusahaan besar yang melakukan under invoicing.

"Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang mana yang lakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab," kata Purbaya sambil menunjukkan dokumen kepada awak media.

"Jadi ini ada 10 perusahaan besar, 3 pengapalan, masing masing perusahaan saya random pilih," tambahnya.

Ia menilai praktik manipulasi harga terlihat jelas dalam transaksi ekspor, khususnya ke Amerika Serikat.

"Mereka keliatan sekali melakukan manipulasi harga, ekspor ke Amerika misalnya (sambil baca dokumen). Jadi harganya di sini berapa itu cuma seperempat atau sepertiga apa yang ada di AS," katanya.

Purbaya mengatakan perbedaan harga tersebut menyebabkan potensi kerugian bagi negara. "Jadi income-nya rendah kan di sini jadi saya rugi banyak," jelasnya.

Ia juga membeberkan contoh perbedaan nilai ekspor dan impor dalam dokumen yang dibawanya.

"Ada contohnya (baca dokumen) ga mau sebut perusahaannya ya saya. Jadi ada dari Indonesia dikirim harganya USD 2,6 juta impornya di sana USD 4,2 juta jadi 57% bedanya," kata Purbaya.

"Ada yg lebih gila lagi ada satu perusahaan lagi di sini ekspornya USD 1,44 juta di sana USD 4 jutaan berubah harga 200%, kita mau detensi kapal per kapal jadi itu yg saya laporin kalaj ditanya kalaj ga ya gausah," tambahnya.

Purbaya menegaskan temuan tersebut baru terkait sektor CPO dan akan dilanjutkan ke komoditas lainnya. "Ini 10 besar. Ini baru CPO nanti ada batu bara juga."

Saat ditanya terkait potensi kerugian negara, Purbaya menyebut nilainya bisa sangat besar jika ditarik ke belakang. "Kalau saya tarik berapa tahun ke belakang panen saya," pungkasnya.

(Taufik Fajar)