BI Diprediksi Bakal Tahan BI Rate di Level 5,50 Persen

JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan mengambil langkah untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,50 persen. Keputusan tersebut diperkirakan akan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17-18 Juni 2026.

Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky memaparkan bahwa sejak penyelenggaraan RDG sebelumnya, bank sentral telah mengerek BI-Rate secara kumulatif sebesar 75 basis poin (bps). Kenaikan tersebut terbagi atas peningkatan sebesar 50 bps pada RDG Mei 2026 serta tambahan 25 bps dalam rapat di luar jadwal atau RDG Mingguan pada 9 Juni 2026. Menurutnya, rentetan intervensi tersebut menjadi indikator kuat adanya pengetatan kebijakan moneter yang cukup agresif.

“Mempertimbangkan pengetatan kebijakan yang telah berlangsung secara bertahap sejak Mei, intervensi valuta asing yang terus berlanjut, serta kebutuhan untuk mengevaluasi dampak dari langkah-langkah yang baru-baru ini diambil, kami berpandangan bahwa Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga kebijakannya pada level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur yang akan datang,” jelas Riefky dalam Laporan Seri Analisis Makroekonomi RDG BI edisi Juni 2026, dikutip Kamis (18/6/2026).

Meskipun nilai tukar rupiah masih dibayangi tekanan eksternal, laju inflasi domestik dilaporkan tetap berada di dalam koridor target sasaran Bank Indonesia. Kondisi ini dinilai meredakan urgensi bagi BI untuk kembali mengerek suku bunga dalam waktu dekat. Di sisi lain, otoritas moneter sebenarnya memiliki celah untuk melonggarkan kebijakan jika terdeteksi adanya perlambatan aktivitas ekonomi di masa depan.

“Namun demikian, ruang untuk pemangkasan suku bunga kemungkinan akan tetap terbatas selama rupiah masih mengalami tekanan,” ujar Riefky.

Lebih lanjut, Riefky mengingatkan bahwa volatilitas inflasi ke depan masih menyimpan tantangan peningkatan dari posisi saat ini. Kendati demikian, risiko tersebut mayoritas dipicu oleh hambatan dari faktor sisi penawaran (supply side). Alhasil, efektivitas instrumen pengetatan moneter lanjutan akan menjadi terbatas, sehingga penanganannya memerlukan sinergi lintas lembaga bersama pemerintah.