Penyeragaman Kemasan Rokok Dinilai Bisa Matikan Industri Tembakau

Perhatian terbesar Kemenperin saat ini tertuju pada penyusunan sejumlah aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Merrijantij mengatakan terdapat tiga substansi utama yang sedang dibahas pemerintah, yakni standardisasi kemasan dan informasi kesehatan, batas maksimal kandungan tar dan nikotin, serta pengaturan bahan tambahan pada produk tembakau.

Kemenperin, kata dia, mendukung penyusunan aturan turunan tersebut sebagai bentuk kepastian berusaha. Namun, pihaknya secara tegas menolak sejumlah ketentuan yang dinilai melampaui amanat PP. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana penyeragaman warna kemasan.

Menurut Merrijantij, ketentuan dalam PP sebenarnya hanya mengatur standardisasi penempatan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan. Namun, dalam draf aturan turunannya, pengaturan berkembang hingga mencakup penyamaan warna dan jenis huruf.

"Kami mendukung penerbitan aturan turunannya. Tetapi kami menolak bagian yang mengatur penyeragaman warna dan penyeragaman jenis huruf karena tidak sesuai dengan amanat yang diberikan PP," tuturnya.

Ia menilai warna kemasan merupakan bagian dari identitas merek yang telah memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Desain Industri. Karena itu, perubahan terhadap identitas tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum sekaligus menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Selain kemasan, Kemenperin juga menyampaikan keberatan terhadap usulan pembatasan maksimal kandungan nikotin menjadi 1 mg dan tar menjadi 10 mg. Menurut Merrijantij, usulan tersebut tidak memperhitungkan karakteristik tembakau Indonesia.

Ia menjelaskan tembakau yang dibudidayakan petani Indonesia, khususnya di Temanggung, memiliki kadar nikotin alami yang termasuk tertinggi di dunia, bahkan dapat mencapai 8 persen.

"Kalau dipaksa menjadi satu, industri justru harus menggunakan tembakau impor yang kadar nikotinnya lebih rendah. Ini tentu akan berdampak terhadap petani kita," ujarnya.