Purbaya Akui Banyak Kekurangan di DJKN, Singgung Digitalisasi Lamban dan Kasus BLBI 

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terutama terkait pengelolaan aset negara dan digitalisasi layanan yang dinilai berjalan lambat.

"Saya kemarin ke kantor DJKN ya, masih banyak kelemahan di cara kita mengelola kekayaan negara. Saya pernah minta dibuatkan map di mana semua aset ada di map itu, sudah ada maju sebagian tapi masih belum terlalu clear," kata Purbaya dikutip, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, sistem yang ada saat ini belum mampu menyajikan informasi aset negara secara interaktif. Ia mencontohkan ketika meminta data aset negara yang menganggur di kawasan Jakarta Pusat, informasi yang ditampilkan masih belum optimal.

"Ketika saya minta aset di kawasan Jakarta Pusat yang milik negara yang nganggur, mereka buka petanya, mungkin masih belum cukup interaktif menurut saya. Itu mesti diperbaiki ke depan, ini baru mulai kalau gak salah ya. Padahal DJKN sudah bertahun-tahun berdiri, digitalisasi DJKN amat lambat," ujarnya.

Selain itu, Purbaya juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan data aset yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia mengaku kesulitan memperoleh data yang dibutuhkan saat meminta informasi mengenai aset-aset BLBI yang dikelola negara.

"Ada lagi kasus BLBI yang masih belum selesai. Ketika saya tanya, coba kasih lihat BLBI yang mana aja aset-aset yang ada di kita. Siap pak, 5 menit gak keluar gambarnya, gak keluar angkanya, artinya belum ada, gimana kita bisa ngelola aset seperti itu," tuturnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan DJKN selama ini juga kerap menjadi sasaran keluhan dari kementerian lain maupun pihak eksternal. Menurutnya, banyak pihak menganggap proses penyelesaian urusan di DJKN masih berbelit.

"Tapi ini DJKN, terus terang saya banyak mendapat protes dari Kementerian-Kementerian lain dan pihak luar selama ini. Katanya kalau masuk ke DJKN pasti kusut, gak selesai. Di satu sisi saya merasa susah, tertekan, di sisi lain bagus juga. Kalau ada Kementerian cari ribut sama Kementerian Keuangan, saya kirim aja DJKN, pasti kusut," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan kritik tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja DJKN ke depan. 

Purbaya berharap transformasi, khususnya melalui percepatan digitalisasi dan pembenahan tata kelola aset negara, dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta efektivitas pengelolaan kekayaan negara.

"Kita harus perbaiki terus ke depannya," tandasnya.

(Taufik Fajar)