JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada negara mencapai Rp200 triliun pada 2026. Angka tersebut diproyeksikan meningkat signifikan dibandingkan realisasi dividen BUMN pada 2025 yang mencapai Rp142,3 triliun.
Prabowo menjelaskan, kinerja dividen BUMN menunjukkan peningkatan signifikan setelah pemerintah melakukan pembenahan dan restrukturisasi terhadap perusahaan pelat merah. Prabowo menyebut keuntungan BUMN pada 2024 telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun, dengan dividen yang disetorkan sebesar Rp85,5 triliun.
"Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan Rp200 triliun, tanpa ada PMN," kata Prabowo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo melanjutkan, pada tahun 2025 lalu keuntungan BUMN meningkat menjadi Rp326 triliun atau naik 75,3 persen dibandingkan 2024. Pada periode yang sama, dividen BUMN yang disetorkan kepada negara mencapai Rp142,3 triliun, meningkat 67 persen dari 2024.
Namun, menurut Prabowo, ukuran yang lebih tepat untuk melihat kontribusi dividen BUMN adalah dengan memperhitungkan Penanaman Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah melalui APBN pada tahun yang sama.
"Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah Rp53 triliun," ujarnya.
Sementara itu, pada 2025, dividen BUMN setelah dikurangi PMN mencapai Rp138 triliun atau meningkat 160 persen dibandingkan 2024. Prabowo kemudian membandingkan proyeksi 2026 dengan capaian tersebut. Dengan proyeksi dividen Rp200 triliun dan tanpa PMN, kontribusi bersih BUMN kepada negara dinilai akan meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan posisi 2024.
"Artinya, dari 2024 ke 2026, naik dari Rp53 triliun ke Rp200 triliun Rupiah, atau bisa dikatakan 4x lebih besar," kata Prabowo.
Menurutnya, peningkatan kinerja BUMN tersebut merupakan bagian dari agenda pembenahan perusahaan negara. Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan restrukturisasi dengan menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah BUMN tersisa paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
Prabowo mengatakan langkah tersebut ditujukan untuk mempertahankan hanya BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Dari proses perampingan tersebut, pemerintah mengklaim telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Dana tersebut selanjutnya diarahkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, serta program yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Prabowo juga menyebut sejumlah BUMN mencatat kenaikan laba signifikan pada enam bulan pertama 2026. Laba bersih PT Semen Indonesia disebut naik 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
"Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia," pungkas Prabowo.
(Dani Jumadil Akhir)