Purbaya Bantah Bea Cukai Kekurangan Orang Tak Tempatkan Petugas di Bandara Silangit

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah ketidakadaan petugas bea cukai di Bandar Udara Internasional Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara atau Bandara Silangit karena kekurangan orang. 

Menkeu Purbaya menilai seharusnya di Bandara Internasional memang sudah ditempatkan petugas bea cukai untuk menghindari potensi-potensi yang merugikan negara. Hal ini menghitung kecukupan anggaran yang diberikan masing-masing pos. 

"Enggak (kurang orang), saya uangnya cukup banyak (untuk menempatkan petugas). Nanti saya cek deh. Emang banyak penyelundupan di sana?," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).

Pada kesempatan itu, Purbaya mengaku belum mengetahui terkait tidak adanya petugas bea cukai yang ditempatkan di Bandara Internasional tersebut. Ia masih akan melakukan pengecekan di pintu masuk penerbangan internasional tersebut. 

"Nanti saya cek deh, kenapa tidak ada bea cukainya. Terima kasih masukannya," tambah Purbaya. 

Kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa mengatakan Bandara Silangit memang sejak tahun ini tidak ada lagi petugas bea cukai yang berjaga. 

Ia mengaku salah satu alasan Ditjen Bea Cukai tidak mengirimkan petugas di Bandara Silangit karena keterbatasan sumber daya manusia. Sebab perlu beban biaya baru ketika harus menempatkan orang di gerbang internasional itu.

"Alasannya kurang orang, kan dia butuh biaya. Sekarang statusnya masih internasional, tapi tidak melayani penerbangan karena tidak ada petugas bea cukai," kata Lukman saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jumat (21/8/2026).

Kementerian Perhubungan meminta dukungan kepada Kementerian dan Lembaga dalam menetapkan status bandara internasional. Antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Imigrasi, serta Badan Karantina Indonesia.

Kami perlu dukungan dari 4 kementerian dan lembaga untuk menunjang bandara internasional. Kementerian Pertahanan, Kementerian Imigrasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Karantina Indonesia," punhkas Lukman.

(Taufik Fajar)