Purbaya Sebut Kebocoran Pajak Sektor Baja dan Bahan Bangunan Tembus Rp10 Triliun, Janji Usut Tuntas di 2027

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik pengemplangan pajak pada sejumlah sektor bisnis asing di Indonesia, khususnya industri baja dan bahan bangunan. Berdasarkan hasil penelusuran tim Kementerian Keuangan, nilai potensi penerimaan negara yang bocor dari kedua sektor tersebut diperkirakan menembus lebih dari Rp10 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa indikasi kebocoran pajak tersebut melibatkan entitas usaha asing, di antaranya perusahaan asal China yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan regulasi di dalam negeri.

"Dari sektor industri baja yang tidak beroperasi sesuai aturan seperti beberapa dari perusahaan China potensinya bisa lebih dari Rp5 triliun. Dari sektor bahan bangunan yang pola kerjanya sama, potensinya juga lebih dari Rp5 triliun," kata Purbaya di kantornya, Jumat (28/8/2026).

Purbaya menegaskan bahwa indikasi kecurangan yang telah teridentifikasi sejak awal tahun ini akan ditindak tegas dan dituntaskan pada tahun 2027. Langkah penertiban ini dinilai mendesak lantaran praktik ilegal tersebut telah merusak iklim persaingan industri nasional, sehingga produk-produk buatan dalam negeri kalah bersaing di pasar domestik.

"Tahun depan masalah ini akan kita selesaikan agar penerimaan negara lebih baik dan perusahaan nasional bisa lebih kompetitif. Perusahaan baja nasional kan saat ini tidak bisa bersaing karena tertekan," ujar Purbaya.

Purbaya tidak memungkiri bahwa kendala penanganan kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Bea Masuk sektor bisnis asing tersebut belum dapat diselesaikan secara penuh pada tahun ini akibat lambannya penindakan di internal direktorat terkait.