Langkah percepatan transaksi dan investasi ini dapat ditempuh melalui standardisasi kualifikasi profesi serta penerbitan kartu perjalanan bisnis BRICS (BRICS Business Travel Card).
Kedua, BRICS perlu membangun interoperabilitas sistem pembayaran digital antarnegara. Potensi implementasi transaksi waktu nyata (real-time payment) yang telah matang di India, Brasil, dan Tiongkok perlu diintegrasikan agar dapat digunakan secara efisien untuk transaksi lintas batas.
Peningkatan transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency transaction) juga harus diperluas pada sektor perdagangan yang relevan dengan tetap mengedepankan perlindungan data dan stabilitas moneter.
“Kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial,” tegas Anin.
Pokok pikiran ini sejalan dengan agenda utama BRICS Business Forum yang tengah mematangkan interkonektivitas transaksi, dedolarisasi bertahap melalui mata uang lokal, serta pembentukan infrastruktur kliring lintas batas yang efisien, murah, dan aman.
Ketiga, peningkatan alokasi investasi pada penguatan kompetensi sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung perdagangan jasa. Dunia usaha didorong menggencarkan pelatihan vokasi, mempererat kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, serta mendampingi UMKM dalam mengadopsi kecerdasan buatan (AI).
Anin mengusulkan agar setiap perwakilan BRICS Business Council menetapkan target tahunan pelatihan tenaga kerja secara terukur, dengan dukungan pembiayaan infrastruktur digital dan pelatihan dari New Development Bank (NDB).