Salah Desil Bisa Kehilangan Bansos, Ternyata Ini Biang Keroknya

Lambatnya penanganan sanggah administratif berisiko menimbulkan kerugian permanen, seperti peserta didik miskin yang terancam putus sekolah atau gagal mendaftar perguruan tinggi akibat bantuan pendidikannya terlanjur diputus. CORE memandang keberadaan integrasi satu basis data nasional tetap krusial, namun fungsi pemeringkatan desil perlu direposisi agar tidak menjadi penentu tunggal penyaluran maupun pencabutan bansos.

"DTSEN tidak perlu dibuang karena integrasi data nasional sudah tepat, tetapi posisi desil harus diubah menjadi alat penyaring awal dan bukan vonis tunggal pencabutan manfaat. Sebelum kualitas datanya teruji melalui audit independen, pencabutan bantuan wajib disertai verifikasi kedua sesuai karakter program, seperti data pendidikan untuk PIP atau kepemilikan kendaraan riil untuk program tertentu," kata Yusuf.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal keluhan masyarakat terkait peringkat desil dalam data penerima bansos yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Gus Ipul mengatakan pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap data tersebut. Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan data yang tercatat.

“Kita perlu pendalaman lagi karena ada berbagai tantangan di bawah. Ada KTP-nya digunakan oleh orang lain atau keluarganya. Kedua, mungkin mereka belum bisa menyampaikan di forum-forum desa. Banyak sebab-sebabnya yang kita harus proaktif untuk membantu masyarakat memperbaiki data itu,” kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

(Dani Jumadil Akhir)