Daftar Gebrakan Purbaya selama Menkeu, Setahun Menjabat Kini Dicopot 

Anggie Ariesta, Jurnalis
Senin 14 September 2026 21:18 WIB
Gebrakan Purbaya (Foto: Okezone)
Share :

Ini merupakan bagian dari strategi besarnya untuk membuat likuiditas benar-benar masuk ke perekonomian. 

5. Perpanjang Amunisi Rp200 triliun

Pada awalnya penempatan Rp200 triliun dirancang sampai akhir 2026.

Namun pada Agustus, Purbaya memutuskan memperpanjang Rp200 triliun tersebut hingga Juli 2027.

Pemerintah juga meningkatkan total dana pemerintah yang ditempatkan di bank-bank BUMN hingga mendekati Rp400 triliun, meskipun hanya Rp200 triliun yang diperpanjang hingga 2027.  

6.  Berani Hadapi kritik investor dan lembaga rating

Gaya Purbaya juga berbeda dari Menkeu sebelumnya dalam menghadapi kritik.

Kebijakannya mendapat perhatian dari investor internasional dan lembaga pemeringkat. 

Fitch kemudian menurunkan outlook Indonesia menjadi negative, sementara kekhawatiran mengenai disiplin fiskal dan ketidakpastian kebijakan juga muncul dari pelaku pasar.

Namun Purbaya tetap mempertahankan pendekatannya dan mengatakan bahwa hasil kebijakannya akan terlihat dari pertumbuhan ekonomi.

Ia bahkan dikenal dengan gaya komunikasi yang sangat blak-blakan dan oleh Reuters disebut sebagai cowboy finance minister karena pendekatannya yang tidak konvensional. 

7.  Mengambil sikap keras soal pajak

Purbaya juga beberapa kali menyampaikan bahwa pemerintah tidak perlu terburu-buru menaikkan tarif pajak ketika ekonomi belum tumbuh kuat.

Logikanya: jangan sampai peningkatan penerimaan negara justru menekan aktivitas ekonomi ketika pemerintah sedang berusaha mengejar pertumbuhan.

Pendekatan ini konsisten dengan filosofi Purbaya bahwa pertumbuhan ekonomi harus didorong terlebih dahulu, kemudian basis penerimaan negara ikut membesar. 

8.  Menyusun ulang strategi pembiayaan proyek Whoosh

Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya juga mengumumkan bahwa pemerintah akan mengalihkan pengendalian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kepada entitas pemerintah.

Pemerintah menyiapkan opsi INA atau PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pemegang kendali 60%, sementara pihak China tetap memegang 40%.

Pemerintah juga harus menangani utang proyek tersebut, termasuk pinjaman sekitar USD4,5 miliar dari China Development Bank.

Purbaya ikut meninggalkan pekerjaan besar: restrukturisasi dan pengelolaan utang Whoosh.

(Taufik Fajar)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya