Kredit Mobil Anjlok 2,43 Persen, OJK Minta Multifinance Adaptif Hadapi Pergeseran Konsumen

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kinerja penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat oleh industri pembiayaan atau multifinance yang mengalami kontraksi pada awal semester II-2026. Pelemahan pembiayaan terjadi di tengah pergeseran preferensi konsumen serta penyesuaian skema kredit di sektor otomotif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menekankan bahwa kelesuan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor roda empat oleh perusahaan pembiayaan menjadi perhatian regulator di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat.

Otoritas menilai penurunan nilai pembiayaan tersebut tidak serta-merta menandakan adanya peralihan transaksi konsumen ke skema tunai.

"Pada Juli 2026, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat oleh multifinance terkontraksi 2,43 persen yoy menjadi Rp230,92 triliun, yang dipengaruhi antara lain oleh preferensi konsumen dan perkembangan pembiayaan kendaraan," ujar Agusman, Rabu (16/9/2026).

Adapun penurunan paling mencolok terjadi pada segmen mobil bekas konvensional berbahan bakar minyak, dengan portofolio pembiayaan terkoreksi 4,52 persen secara tahunan menjadi Rp86,25 triliun.

Sejalan dengan itu, tren berbeda justru ditunjukkan oleh pasar mobil ramah lingkungan bekas. Penyaluran pembiayaan untuk kendaraan listrik maupun hibrida bekas meroket 103,06 persen secara tahunan hingga mencapai Rp1,52 triliun.

Meski menghadapi tren perlambatan secara umum, industri pembiayaan dinilai masih memiliki ceruk pertumbuhan yang belum tergarap secara optimal. Regulator meminta para pelaku usaha segera menyesuaikan strategi pemasarannya agar mampu menjawab pergeseran selera konsumen otomotif modern.

"Pembiayaan kendaraan masih menghadapi tantangan, sehingga ke depan multifinance perlu memperkuat diversifikasi produk, meningkatkan kualitas layanan, serta menyesuaikan skema pembiayaan dengan kebutuhan dan preferensi konsumen dengan tetap memperhatikan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan pelindungan konsumen," urai Agusman.

(Feby Novalius)