OJK Buka Suara soal Wacana Pemindahan Gaji ASN dari BPD ke Himbara

Namun, Dian mengingatkan bahwa potensi pergeseran dana payroll akan berdampak langsung pada struktur pendanaan BPD.

"Oleh karena itu, dalam hal terdapat pergeseran dana tersebut maka perlu adanya penyesuaian pada pengelolaan likuiditas BPD guna menjaga rasio-rasio likuiditas tetap berada dalam koridor yang aman. Adapun tingkat dampaknya akan berbeda-beda pada setiap BPD, tergantung pada struktur, tingkat konsentrasi sumber pendanaan, serta kapasitas manajemen risiko pada masing-masing bank," jelas Dian.

Lebih lanjut, Dian menekankan fungsi krusial DPK BPD dalam menggerakkan roda perekonomian lokal. Dana yang dihimpun BPD, baik dari Pemda maupun masyarakat umum, akan diputar kembali melalui penyaluran kredit dan pembiayaan di daerah.

"Dengan demikian, payroll ASN yang tetap berada di BPD dapat memberikan ruang intermediasi yang lebih besar bagi BPD untuk memberikan kredit dan pembiayaan kepada sektor-sektor yang membutuhkan," tambahnya.

Untuk memitigasi risiko perubahan struktur pendanaan dalam jangka panjang, OJK terus mendorong BPD mengakselerasi transformasi bisnis sebagaimana tertuang dalam Roadmap Penguatan BPD 2024–2027.

BPD diminta melakukan diversifikasi sumber pendanaan ke sektor ritel non-ASN, korporasi lokal, serta mempercepat layanan digital untuk menghimpun dana murah (CASA) secara organik.

Dian memastikan OJK bakal terus memantau stabilitas likuiditas BPD serta menggelar simulasi uji ketahanan (stress test) secara berkala.

"Dalam hal ke depan terdapat kebijakan yang berdampak material terhadap bisnis BPD, OJK akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan fungsi intermediasi BPD tidak terganggu, stabilitas BPD tetap terjaga, dan BPD tetap dapat tumbuh sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian daerah," pungkas Dian.

(Taufik Fajar)