MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Komunitas pengemudi ojek online (ojol) URC Bergerak menolak status ojol berubah dari mitra menjadi pekerja. Mereka meminta pemerintah untuk tidak membatasi fleksibilitas dalam hubungan kemitraan yang memungkinkan ojol untuk memperoleh penghasilan dari berbagai platform layanan ride-hailing atau sumber lain.
Hal tersebut disampaikan URC Bergerak dalam menanggapi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas Komisi IX DPR RI. Perwakilan URC Bergerak William Roy Rawung mengatakan, salah satu karakter utama ojol adalah fleksibilitas. Karakteristik ini memungkinkan ojol untuk memperoleh penghasilan tambahan dari berbagai sumber, mulai dari menggunakan lebih dari satu aplikasi hingga mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan lain.
“Alasannya, satu, fleksibilitas. Ada banyak pekerja yang memilih turut bekerja menjadi ojek online untuk menambah penghasilan. Kalau sekarang mau dibalik, ojol tidak boleh bekerja lagi hanya di satu tempat, itu agak aneh,” kata Roy ketika menghadiri audiensi dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2026)
Dia menyebut saat ini fleksibilitas tersebut dimanfaatkan oleh para pengemudi ojol yang menggunakan lebih dari satu platform. Roy menjelaskan seorang pengemudi dapat beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lain ketika permintaan sedang rendah.
“Kalau saya punya tiga akun, kalau Gojek lagi enggak bagus order, saya bisa jalanin Grab, kalau tidak bagus, saya bisa jalankan Maxim dan lain-lain. Jadi ada pilihan untuk itu, dengan jam-jamnya,” ujarnya.
Dia menambahkan fleksibilitas ini tak hanya soal multi aplikasi tetapi fleksibilitas dalam waktu bekerja, memberi ruang bagi pengemudi ojol untuk menentukan sendiri kapan bekerja sekaligus menjadikan ojol sebagai alternatif untuk menambah penghasilan. Pengemudi ojol selama ini memiliki keleluasaan menentukan berapa lama mereka aktif di aplikasi sesuai kebutuhan masing-masing.
“Tidak boleh dipaksa mereka libur dengan satu aturan, dan ojol tidak mau dibatasi jam kerjanya,” katanya.