Kapasitas Pelabuhan Naik, Ekosistem Logistik Darat Diperkuat

Persoalan kesiapan simpul darat terjadi di kawasan timur Indonesia. Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke Puji Hermoko mengatakan kebutuhan paling  mendesak di wilayah tersebut adalah keberadaan depo kontainer di luar kawasan pelabuhan  sebagai fasilitas penyangga. 

“Kontainer harus bisa keluar, dalam arti harus ada backup depo di luar karena Merauke 100 persen  deponya di dalam,” ujarnya.

Menurut Puji, keterbatasan ruang penumpukan berdampak pada meningkatnya biaya logistik. SPIL beberapa kali menurunkan muatan di Timika sebelum kemudian digabungkan dengan  kapal lain menuju Merauke. Selain menambah biaya dan memperpanjang rantai distribusi, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap komoditas, khususnya muatan pangan. 

“Harapan kami, ada kebijakan dari Pemda maupun Pemprov sehingga kami bisa membuat  depo di luar,” katanya. 

Kebutuhan penguatan simpul logistik di Merauke juga menjadi perhatian pengelola TPK  Merauke. Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengatakan pihaknya menyiapkan revitalisasi lapangan penumpukan seluas 1,4 hektare untuk meningkatkan  kapasitas pelayanan peti kemas. 

Revitalisasi tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan akses, serta penambahan  peralatan bongkar muat berupa rubber tyred gantry crane (RTG). Pekerjaan tersebut saat ini  masih dalam proses lelang di kantor pusat. 

“Pekerjaan revitalisasi itu nanti luasannya 1,4 hektare yang mau diperbaiki. Untuk penguatan,  perbaikan akses, pembuatan jalur alat RTG. Dengan adanya RTG itu, kami berharap  kapasitas bertambah ke atas,” ujar Rasul saat dihubungi Rabu (23/9/2026). 

Selain revitalisasi, Rasul menilai keberadaan depo di luar kawasan pelabuhan diperlukan agar  aktivitas penumpukan tidak membebani ruang operasional terminal. Namun,  pengembangannya masih menghadapi kendala investasi serta daya dukung jalan. 

“Depo itu sebenarnya lini dua, memang harus di luar pelabuhan. Kami berharap perusahaan  pelayaran membuat depo di luar pelabuhan. Namun, ada beberapa kendala, mulai dari  kebutuhan investasi hingga izin pemerintah untuk lintas jalan keluar karena daya dukung  jalan,” ucapnya. 

Menurut Rasul, pemerintah daerah telah menawarkan lokasi untuk pengembangan depo.  Pihaknya berharap dukungan Pemda dapat mempercepat penyediaan depo eksternal  sekaligus pengembangan kawasan pelabuhan.

“Kalau kita mau melakukan pengembangan, ada Rencana Induk Pelabuhan atau RIP. Ini  sementara disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Penyusunannya juga  melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk KSOP dan perhubungan laut,” terang  Rasul.