Ada KNMP, Nelayan Tak Lagi Pusing Pikirkan Modal Melaut

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) untuk mengelola dan mengoperasikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kerja sama tersebut ditujukan untuk memastikan infrastruktur KNMP dikelola secara profesional dan memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan.

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono serta penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Kepala BP BUMN. Penandatanganan dan penerbitan dokumen tersebut berlangsung di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

“Bapak Presiden Prabowo selalu memikirkan masyarakat paling bawah, bagaimana ekonominya, bagaimana produksinya. Nah, KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan. Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry bisa memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal,” ujar Menteri Trenggono, Jumat (25/9/2026).

Ruang lingkup kerja sama antara KKP dan Kementerian Koperasi mencakup pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi di sektor kelautan dan perikanan, penguatan dan pengembangan usaha serta peningkatan daya saing koperasi di sektor kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan kemitraan koperasi di sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian, pelaksanaan dukungan percepatan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih berbasis koperasi, pelaksanaan percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka mendukung operasionalisasi dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, serta pelaksanaan kerja sama lain terkait optimalisasi koperasi yang disepakati kedua lembaga.