KNTI Soroti Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan, KNMP Dinilai Jadi Harapan Nelayan
JAKARTA – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memberikan catatan terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah program dinilai berpotensi memperkuat perekonomian masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.
Meski demikian, KNTI mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun pembangunan infrastruktur. Dampak nyata bagi masyarakat pesisir tetap bergantung pada pelaksanaan program yang tepat sasaran, pengawasan yang konsisten, serta keterlibatan aktif masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut.
Dalam catatannya, KNTI menilai dukungan pendanaan negara terhadap sektor perikanan perlu menjadi prioritas untuk memperkuat ekosistem usaha perikanan nasional. Dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi nelayan sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya laut berjalan secara berkelanjutan.
Namun, peningkatan alokasi anggaran harus diikuti dengan perencanaan yang matang, tata kelola transparan, dan mekanisme evaluasi yang terukur. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh nelayan kecil, bukan hanya tercermin dalam capaian administratif atau tersedianya fasilitas fisik.
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menilai momentum kebijakan pemerintah tersebut perlu dijaga melalui kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nelayan, serta masyarakat pesisir.
Menurutnya, pelaksanaan program tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas dan peningkatan produksi.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.
Sejumlah program yang menjadi perhatian KNTI di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pengembangan budi daya ikan tematik, swasembada garam, dan modernisasi kapal perikanan.
