Mengapa di Indonesia Banyak Tukang Parkir Liar?

Koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penting. Pembagian kewenangan yang tidak jelas atau tumpang tindih dapat menghambat penanganan parkir liar. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengguna kendaraan memahami aturan parkir dan memilih fasilitas yang legal.

Di sejumlah ruas jalan utama di kota besar, pemerintah telah menerapkan pengelolaan parkir resmi melalui petugas berizin dan sistem pembayaran tertentu. Melalui pengelolaan yang transparan, pendapatan parkir dapat disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, pemberantasan parkir liar tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah perlu menggabungkan penertiban, penyediaan fasilitas parkir yang memadai, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten.

Parkir Liar Tidak Cukup Diatasi dengan Penertiban
Praktik parkir liar merupakan persoalan perkotaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan lahan parkir, tekanan ekonomi, kebiasaan pengguna kendaraan, hingga lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.

Karena itu, penertiban perlu berjalan beriringan dengan pembenahan fasilitas parkir, perluasan akses terhadap pekerjaan yang legal, peningkatan kepatuhan pengguna, serta pengawasan terhadap dugaan pelanggaran.

Selama faktor-faktor tersebut belum ditangani secara menyeluruh, penertiban semata berisiko hanya menghentikan praktik parkir liar untuk sementara tanpa menyelesaikan akar persoalannya.

(Feby Novalius)