"Ini yang disorot dan diperhatikan dan dipersoalkan oleh MSCI dan pelaku-pelaku asing. Ini adalah kalau free float-nya terbatas, P/E ratio-nya itu gila-gilaan, tidak masuk akal, ini yang dipersoalkan," tutur Hashim.
Hashim memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskannya secara khusus untuk membantu pemerintah, termasuk berkoordinasi dengan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, demi memitigasi risiko penurunan peringkat dari MSCI menjadi stand-alone market.
Apabila penurunan peringkat terjadi, likuiditas pasar modal berpotensi mengering drastis di saat sekitar 32,7 juta investor domestik pemilik rekening efek kini dirugikan oleh volatilitas harga saham yang tidak sehat.
Kaburnya dana investor asing keluar dari bursa efek diproyeksikan bakal memicu efek domino yang menekan ketahanan nilai tukar rupiah. Depresiasi kurs yang tajam otomatis melipatgandakan beban cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, baik milik pemerintah maupun korporasi swasta.
"Kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, rupiah bisa semakin lemah, saya sudah hitung bisa jadi Rp20.000–Rp21.000, bahkan ada yang bilang Rp22.000. Kalau itu terjadi, pinjaman luar negeri harus kita bayar lebih mahal dan bisa jadi bencana bagi ekonomi Indonesia," kata Hashim sembari mengingatkan hadirin, termasuk Chairman Lippo Group James Riady yang hadir di ruangan.
Hashim mewanti-wanti soal tindakan hukum tegas tanpa kompromi dipastikan segera ditempuh apabila para pemilik modal tidak membenahi tata kelola perdagangannya di bursa efek. Aparat pengawas bersama pemerintah pusat telah menyusun langkah mitigasi terpadu untuk menindak transaksi-transaksi yang mencurigakan.
"Maka saya minta kawan-kawan dari Kadin, mohon kegiatan goreng-gorengan itu dihentikan. Mohon dengan sangat segera dihentikan karena pemerintah sudah akan berkehendak untuk tindak tegas," urai Hashim.
(Taufik Fajar)