Realisasi Penyaluran Kredit Program Pemerintah Tembus Rp294,6 Triliun

Kualitas penyaluran tetap terjaga dengan porsi 68 persen mengalir ke sektor produktif dan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) rendah di tingkat 2,14 persen.

Airlangga menjelaskan bahwa fokus kebijakan ke depan ditekankan pada penguatan pembiayaan produktif, kenaikan kelas (graduasi) UMKM, integrasi data, hingga penajaman konsep kesejahteraan keuangan melalui Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026.

“Arah kredit program ke depan yaitu pembiayaan produktif, graduasi UMKM, serta integrasi data. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga kemarin baru me-launch yang namanya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dimana Bapak Presiden mau untuk keuangan tidak hanya bicara mengenai inklusif karena dari segi inklusif kita sudah mencapai 93% dari segi literasi juga sekitar 63% tetapi Pak Presiden ingin agar masyarakat mengerti financial welfare ataupun kesejahteraan keuangan, melalui financial wellness, financial resilience dan financial security. Ini yang menjadi tujuan daripada perubahan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” jelas Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa Indonesia terbuka untuk menjalin kolaborasi dan membagikan pengalaman pengelolaan ekosistem pembiayaan publik bersama mitra internasional.

“Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif,” pungkas Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo menekankan pentingnya perluasan akses pembiayaan yang diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan guna mendorong migrasi pelaku usaha dari sektor informal menuju sektor formal.

“Karena dengan adanya financial Inclusion yang ditopang literasi yang tinggi, itu kita bisa mentransformasikan dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Karena kalau ekonomi informal itu resikonya gede, Kalau formal itu working condition-nya akan lebih bagus. Jadi memang sangat krusial untuk itu. Kemudian, kredit program ini bukan sekedar semacam tangan di atas. Kredit program ini sudah kita jadikan instrumen kebijakan. Jadi untuk meningkatkan pemberdayaan,” jelas Wamenko Dradjad.

Melalui sinergi antarlembaga pemerintah, BUMN perbankan dan penjaminan, BPD, serta mitra pembangunan internasional seperti World Bank, Women's World Banking, dan KfW, perluasan skema seperti Kredit Program Perumahan yang ditargetkan mencapai Rp50 triliun serta KPPS hingga Rp15 juta dengan bunga flat 8 persen tanpa agunan tambahan diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses pembiayaan di seluruh Indonesia.

(Taufik Fajar)