Buruh Desak Pajak Pembalut Wanita Jadi 0 Persen, Bukan Barang Mewah!

Terkait polemik pengenaan pajak pada produk pembalut wanita, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebelumnya telah memberikan penjelasan resmi. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya tergolong sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuannya, pembalut dikategorikan sebagai barang nonmewah dengan tarif PPN 12 persen dan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban PPN efektif yang ditanggung konsumen tercatat sebesar 11 persen.

DJP meluruskan bahwa pungutan tersebut bukan merupakan pajak yang secara spesifik menyasar perempuan atau proses biologis menstruasi, melainkan bagian dari sistem perpajakan umum atas konsumsi barang. Hingga saat ini, pembalut belum masuk ke dalam daftar jenis komoditas yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN dari pemerintah.

Kendati demikian, otoritas fiskal menyatakan memahami pentingnya produk sanitasi bagi kesehatan dan kebersihan perempuan, serta membuka ruang bahwa setiap usulanbperlakuan perpajakan khusus ke depan perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan aspek regulasi, keadilan sosial, dan implikasinya terhadap penerimaan negara.

(Dani Jumadil Akhir)