PLN Diminta Transparan Soal Biaya Listrik Prabayar
JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero) diminta tidak hanya mengejar target pemasangan meteran listrik prabayar, tapi juga harus menjelaskan secara transparan kepada pelanggan tentang struktur komponen biaya pulsanya.
“Sampai sekarang masyarakat banyak yang belum tahu masalah yang terkait pulsa listrik,” ungkap Pengusaha Makanan & Minuman serta menjabat sebagai Koordinator Forum Lintas Asosiasi Franky Sibarani, dalam Talkshow Indonesia First Channel Trijaya Network, di MNC Tower, Jakarta, Senin (12/7/2010).
Dijelaskannya, dalam pulsa listrik yang dijual PLN betul-betul murni pulsa seperti halnya mengisi pulsa ponsel. Misalnya mengisi pulsa ponsel Rp100 ribu, pengguna ponsel menerima jumlah pulsa sebesar itu.
"Nah kalau mengisi pulsa listrik, apa sama juga. Atau ada komponen biaya, sehingga pulsa yang diterima pelanggan tidak utuh, karena dipotong biaya tersebut," ungkapnya.
Dia juga mempertanyakan apakah potongan biaya yang dikenakan dalam pulsa tersebut sama. "Kalau orang mengisi pulsa listrik sekaligus untuk sebulan Rp300 ribu, apa biayanya sama dengan pelanggan bawah yang mengisi pulsa Rp30 ribu tapi berulang-ulang. Kalau mereka yang beli pulsa sekaligus Rp300 ribu dipotong Rp5 ribu," paparnya.
Sementara pelanggan bawah yang duitnya cekak hanya mengisi pulsa Rp30 ribu tapi bisa tiga kali dikenakan biaya Rp15 ribu. Berarti ada ketidakadilan. “Ini harus dijelaskan. Biar masyarakat memilih. Mau mengisi sekaligus atau tetap berulang-ulang,” ucapnya.
Jika tidak diberitahu, Franky menegaskan perusahaan listrik pelat merah ini bisa terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) berupa denda miliaran rupiah dan atau penjara selama lima tahun.
Di wilayah Jakarta dan Tangerang saja, sudah puluhan ribu meteran prabayar sudah dipasang ke pelanggan.
