Konsep Dual Fuel Minim Dukungan Infrastruktur

JAKARTA - Gagasan dual fuel pemerintah dalam rangka mempercepat proses konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) dinilai akan cukup membantu.

Seperti diketahui, konsep tersebut akan mengharuskan industri otomotif dalam produksinya mendesign produknya sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pilihan bagi pengguna menggunakan dua jenis bahan bakar yakni minyak dan gas.

Namun, jika pemerintah akhirnya berhasil menerapkan gagasan tersebut dalam sebuah kebijakan, maka diperlukan juga realisasi infrastruktur BBG yang mencukupi oleh pemerintah.

"Ini tergantung pemerintah. Pada saat bersamaan, infrastruktur BBG harus segera direalisasi," tutur Peneliti Institute for Development of Economics and Financing (Indef) Ahmad Erani Yustika, ketika dihubungi Okezone, Sabtu (29/3/2014).

Dia menilai, ketersediaan infrastruktur BBG sampai saat ini masih kurang. Padahal, menurut dia, ketersediaan infrastruktur tersebut akan ikut mendorong tingkat permintaan masyarakat. "Masih jauh (infrastrukturnya). Kalau sudah dibangun infrastrukturnya dan harganya kompetitif  orang dengan sendirinya akan beralih," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai konsep dual fuel akan sangat menguntungkan para pengguna kendaraan bermotor sekaligus mendukung penghematan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Bambang, ketersediaan gas ke depannya akan bergerak sesuai dengan tingkat permintaan pasar nantinya. Sehingga persoalan pasokan gas tegasnya nantinya akan tersedia.

"Nanti kan kalau jelas ada demand. Kita bisa arahkan kan, supaya gasnya di dalam negeri, lagi pula ekspor gas ke depan agak kurang prospektif, karena makin banyak suplai gas dari berbagai negara. Jadi kita lebih baik fokus ke dalam negeri, untuk transport," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)