Berapa Modal untuk Kembangkan Tol Laut?
JAKARTA - Dirut Pelindo II RJ Lino, mengakui konsep Pendulum Nusantara diterjemahkan oleh Jokowi sebagai tol laut. Lino mengaku mulai dekat dengan Jokowi saat ia masih sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Ada beberapa kali kami bertemu, sebelum maupun setelah beliau menjadi presiden” katanya.
Konsep Pendulum Nusantara adalah bagian dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dalam mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Harapannya, bisa menurunkan biaya logistik nasional yang masih relatif tinggi dibandingkan negara lain.
Lino mengatakan untuk membangun Pendulum Nusantara diperlukan dana paling banyak sebesar USD6 miliar atau sekitar Rp72 triliun (kurs USD1 Rp12.000) guna membenahi enam pelabuhan sehingga bisa terkoneksi dengan 22 pelabuhan.
Lantaran merupakan pengembangan dari konsep Pendulum Nusantara, otomotis dananya pun jadi membengkak. Sayangnya sampai sekarang belum jelas benar berapa kebutuhan dana untuk mewujudkan cita-cita Jokowi ini. “Pak Jokowi menyatakan sekitar Rp700 triliun,” ujar Deputi Bappenas Bidang Infrastruktur, Dedy S. Priatna di Jakarta.
Bisa jadi sebesar itu atau bahkan lebih. Bappenas punya perhitungan yang berbeda, yaitu sekitar Rp424 triliun. Angka itu belum memasukkan anggaran untuk pembelian kapal-kapal dan pengembangan pelabuhan terintegrasi—di dalamnya terdapat kawasan industri-- yang biayanya bisa mencapai Rp70 triliun per pelabuhan.
“Hitungan Pak Presiden kemungkinan sudah memasukkan anggaran untuk kapal-kapal,” kata Dedy lagi.
Pertanyaannya lantas dana dari mana untuk membiayai proyek mega-besar ini? Jokowi pernah mengatakan bahwa RAPBN 2015 tidak menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan program tol laut. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa program andalannya tersebut bakal dibangun bukan bersumber dari anggaran negara.
"Kalau nunggu APBN, mau lima atau 10 tahun ndak akan selesai," ujarnya.
Pemerintah akan melibatkan pihak swasta untuk patungan membiayai tol laut. Masalahnya, di mana-mana investor partikelir selalu cari untung dan tak mau rugi. Pihak swasta hanya akan masuk ke bagian-bagian tertentu saja. sementara kalau bagian tak menguntungkan mereka enggan.
“Kalau di Sorong apakah ada swasta yang mau? Tak ada swasta yang berani,” tandas RJ Lino.
(I Husni Isnaini, Wahyu Arifin, Junaidi Hasibuan, dan Yohanes Tobing/SINDO Weekly)
(Widi Agustian)
