Pemerintah Atur Jurus Baru untuk Proyek Listrik 35.000 Mw
Dalam siaran pers PT PLN (Persero), Jakarta, Kamis (23/4/2015), Pemerintah melakukan upaya percepatan melalui penerbitan Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) 3/2015 yang berdasarkan PP 23/2014. Permen ESDM ini mengatur regulasi mengenai Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PLN melalui Pemilihan Langsung serta Penunjukan Langsung itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 23/2014 sebagai pembaruan dari PP14/2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Mengacu pada pasal 25 ayat 4 dari PP 23/2014, beberapa pembelian tenaga listrik dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Pembelian tenaga listrik termaksud antara lain berupa penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama, serta pembelian tenaga listrik yang dilakukan dari pembangkit tenaga listrik berenergi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya.
Selain itu, penunjukan langsung tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial. Demi menjamin hal tersebut, sejumlah upaya telah disiapkan dengan tetap mengacu pada persyaratan yang ketat sebagaimana diatur pada Permen ESDM 3/2015. Salah satu upaya itu berupa pelaksanaan proses uji-tuntas (due diligence) atas kemampuan teknis dan finansial pihak bersangkutan. Uji-tuntas dapat dilakukan oleh pihak procurement agency independen.
Melalui Permen ESDM 3/2015, Pemerintah mempercepat proses negosiasi dalam pembelian tenaga listrik. Caranya, dengan memberikan batas harga maksimal pembelian listrik yang dapat disetujui PLN atas harga yang ditawarkan para pengembang pada proses penunjukan langsung dan pemilihan langsung setelah pengembang bersangkutan menjalani uji-tuntas terkait kemampuan teknis dan finansialnya. Dengan begitu, proses pembelian tenaga listrik yang membutuhkan waktu panjang hingga kerap menghambat pertumbuhan ekonomi itu dapat dihindari melalui proses yang transparan dan akuntabel.
Sejalan dengan arahan Kabinet Kerja agar bekerja lebih cepat, proses-proses percepatan semacam itu tentu akan amat membantu pewujudan program 35 ribu mw. Program 35 ribu mw jumlahnya mencapai 109 pembangkit, masing-masing mencakup 35 proyek oleh PLN (berkapasitas total 10.681 mw dan 74 proyek oleh swasta atau independent power producer/IPP (berkapasitas total 25.904 mw).
Keseluruh daftar program 35 ribu mw sudah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang ditetapkan melalui Kepmen 74K/21/MEM/2015. Agar sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi industri kelistrikan, RUPTL yang merupakan pedoman pengembangan sarana ketenagalistrikan nasional itu akan dievaluasi secara berkala.
Kementerian ESDM, melalui Permen 3/2015 dan RUPTL, mengawal PLN dalam mewujudkan program 35 ribu mw sebagaimana diamanatkan Presiden dalam Nawacita. Amanat itu antara lain menegaskan, Pemerintah harus memberikan kemudahan administrasi agar tidak menghambat kegiatan investasi. Penegasan tersebut tentu sangat membantu dan memudahkan tugas PLN, sebagai perpanjangan tangan negara, dalam memenuhi kebutuhan listrik rakyat Indonesia.
Hal ini melihat keterbatasan pasokan yang menjadi isu utama kelistrikan kita saat ini hulunya terletak pada kurangnya pembangkit listrik. Kekurangan tersebut akan dikejar melalui Program 35 ribu mw selama lima tahun mulai dari sekarang. Target lima tahun bukan waktu yang lama, oleh karena itu diperlukan upaya khusus atau luar biasa untuk mewujudkannya.
Belajar dari pengalaman pengadaan pembangkit listrik sebelum-sebelumnya, dibutuhkan waktu yang panjang untuk sampai pada kontrak jual-beli tenaga listrik.
(Rizkie Fauzian)
