Tepis Isu Beras Plastik, Gubernur & Bupati Jadi Garda Terdepan
DEPOK - Pemerintah dinilai harus bergerak cepat menyelesaikan isu beras plastik di masyarakat. Sebab, kasus ini menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Harus ditelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap beredarnya isu beras plastik, karena toh memang ada beberapa kasus yang terungkap, ternyata memang ada di masyarakat, segera ditangkap pelakunya," tegasnya pengamat ekonomi Firmanzah kepada wartawan di Kampus UI Depok, Kamis (28/5/2015).
Mantan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi ini menilai jika memang beras plastik adalah beras impor, maka sang importir juga harus ditindak tegas. Begitu pun jika beras tersebut diproduksi di dalam negeri.
"Kalau memang itu beras impor, pengimpornya harus ditindak tegas. Kalau diproduksi di dalam negeri harus ditelusuri ditindak tegas. Karena barang seperti beras sangat ganggu psikologis masyarakat jelang puasa dan Idul Fitri atau Lebaran, pemerintah harus bertindak cepat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas peredaran beras tanah air," ungkapnya.
Selain kerjasama dengan kepolisian dan pihak - pihak terkait, Firmanzah mendorong polisi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menambahkan apapun distribusi kebutuhan pokok di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
