Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jokowi Hapus Impor Pangan hingga Rp230 T

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2015 |19:23 WIB
Jokowi Hapus Impor Pangan hingga Rp230 T
Ilustrasi: (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintahannya sudah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan masalah ketahanan pangan. Pasalnya, Jokowi ingin menghentikan dominasi produk pangan impor yang mencapai Rp230 triliun.

"Terutama produk pangan kita yang impor. Ini harus diselesaikan impor sekian Rp230 triliun, pangan kita impor. Maka kalau bisa selesaikan ini, pangan kita lebih baik," tegas Jokowi di JCC, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Jokowi mengklaim, hingga saat ini pemerintah tidak mengimpor beberapa kebutuhan pangan walaupun sebelumnya ada desakan untuk harus mengimpor bawang merah.

"Sampai detik ini kita tidak impor, cabai sampai detik ini tidak impor, bawang merah yang didesak-desak impor, saya minta cek akhirnya enggak jadi ada impor. Karena sekarang produksi sudah sedikit naik," paparnya.

Menurut Jokowi, hal ini tidak terlepas dari anggaran sektor pertanian yang terus meningkat. Sebelumnya, anggaran sektor pertanian hanya Rp15 triliun tahun lalu dan kini mencapai Rp31 triliun.

"Tahun depan Rp46 triliun, karena kita ingin konsen ke sana terutama untuk selesaikan produk pangan impor," sebutnya.

Jokowi menjelaskan, pemerintah berkeinginan untuk membangun gudang yang berfungsi menyimpan pangan seperti halnya Uni Emirat Arab (UEA).

"Saya pernah lihat UEA. Gudangnya besar, di dalamnya komplit, ada yang setahun, dua hingga tiga tahun, daging, beras, sayur ada besar sekali. Kalau masuk stok buah, stok daging, harus pakai jaket. Kenapa kita tidak punya itu? Sehingga saat panen bisa disimpan di sana sehingga stabilitas harga bisa dikendalikan," sebutnya.

"Perpres pengendalian pangan akan kita selesaiakan sebelum Oktober," sambungnya.

Jokowi menjelaskan, selain itu masalah distribusi logistik untuk menyalurkan bahan-bahan pangan harus disiapkan. Pasalnya, tidak mudah mendistribukan ke seluruh tanah air dengan berbagai pulau.

"Kita harus distribusikan ke 17.000 pulau. Enggak semudah negara lain, negara kecil. Kita 34 provinsi. 500 lebih kabupaten kota yang semuanya terdistribusi dengan baik. Kia di sini ada panen. Di tempat lain ada butuh. Kalau ini tidak terkoreksi, nanti akan hilang, kita akan lakukan pasar, mereka sudah sukses bertahun-bertahun, kenapa hal-hal baik seperti itu, sehingga inflasi bisa dikendalikan," tukasnya.

(Fakhri Rezy)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement