Ingin Gaji Ke-13 dan THR Cair, PNS Cirebon Harus Lunas PBB
CIREBON - Para pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Cirebon disyaratkan tak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebelum dapat mencairkan gaji ke-13 dan 14.
Sejauh ini, pencairan gaji ke-13 dan 14 belum dapat dipastikan. Namun, Pemerintah Kota Cirebon mensyaratkan pelunasan PBB bagi PNS di lingkungan Kota Cirebon yang ingin mencairkan gaji tersebut ketika sudah ada keputusan pencairan dari pemerintah pusat.
Syarat itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Cirebon Nomor 973/SE.026/DPPKAD perihal lampiran Bukti Pelunasan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). SE tersebut ditandatangani Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis pada 8 Juni 2016.
"Saya sudah menerbitkan SE terkait syarat pencairan gaji ke-13 dan 14 yang intinya PNS harus sudah membayar PBB," katanya.
Dalam SE itu disebutkan, PNS di lingkungan Pemkot Cirebon wajib melampirkan fotokopi bukti lunas PBB tahun 2016 dalam pengambilan gaji ke-13 atau 14. Selanjutnya, barulah para bendahara pengeluaran di masing-masing instansi pemerintah menyerahkan bukti lunas PBB tersebut kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melalui Bidang Pajak Daerah II.
Azis meyakinkan, kebijakan itu dilakukannya sebagai upaya untuk mengingatkan para PNS atas kewajibannya, sebelum menerima apa yang menjadi haknya berupa gaji ke-13 dan 14. Azis bahkan menyebut upaya itu sebagai penyemangat.
"Kalau PNS hendak menerima haknya, kewajiban bayar PBB-nya harus dilaksanakan dulu. Hal terpenting pula, PNS harus memberi contoh kepada masyarakat dengan menunaikan kewajibannya sebelum memperoleh hak," paparnya.
Terpisah, Sekretaris DPPKAD Kota Cirebon, Iing Daiman mengungkapkan, belum ada keputusan dari pemerintah pusat terkait pencairan gaji ke-13 dan 14. Setidaknya ada 6.200 PNS se-Kota Cirebon dan untuk ini, Pemkot menyiapkan dana sekitar Rp26 miliar setiap bulannya.
"Untuk gaji ke-13 dan 14,), dibutuhkan anggaran setidaknya Rp52 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU). Tapi sampai sekarang, peraturan yang mengatur petunjuk pelaksanaan maupun teknis pencairan gaji ke-13 dan 14 ini belum ada, sehingga belum bisa dilakukan," ungkap Iing.
(Fakhri Rezy)
