Jokowi Minta Segera Bentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, banyak daerah yang belum memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Hal tersebut juga sekaligus menjadi tantangan pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional dan inflasi.
Menurutnya, menjaga pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi merupakan tugas lapangan dari Wali Kota, Bupati dan juga Gubernur.
"Tapi ada beberapa kabupaten kota yang belum memiliki (TPID). Segera bentuk. Ini penting sekali. Di situ ada Kepolisian, Kejaksaan, dan ada dari pemda," kata Jokowi saat meresmikan Rakornas VII TPID di Gran Sahid, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
(Baca Juga: Gubernur BI Sebut Tren Laju Inflasi Terus Menurun)
Menurut Jokowi, dengan adanya TPID langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membentuk anggaran pengendalian harga. Sehingga begitu harga bergejolak bisa melakukan intervensi.
"Intervensi ada beberapa hal di anggaran APBD. Jawa Timur intervensi di sisi transportasi, bisa," tambahnya.
Anggaran pengendalian harga, juga bisa mengintervensi harga daging yang melonjak tinggi. "Di Jakarta intrvensi di harga. Seperti daging dijual kalau di luar Rp120 ribu, dijual gubernur DKI Rp39 ribu. Ada subsidi di situ. Saya kira kota lain bisa lakukan itu selain hal rutin seperti pasar murah yang kita lakukan. Tapi kalau lebih detail akan lebih baik," katanya.
Lanjut Jokowi, TPID setiap bulannya akan melakukan pekerjaan lapangan seperti mengecek gudang penyimpanan bahan pokok nasional. Tujuan tersebut memastikan pasokan cukup atau tidak.
"Kalau stok menipis berarti harus ada sebuah tindakan untuk memperbesar stok yang di situ. Tapi kalau bertumpuk ini mau main-stok stok. Langsung perintah mereka untuk keluarkan stok sehingga harga di kabupaten provinsi bisa stabil lagi," tandasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
