Pembahasan PMN Alot, Darmin: Namanya Juga Pendapat
JAKARTA - Komisi XI DPR memutuskan untuk menunda rapat kerja (raker) bersama Menteri Keuangan. Namun pada rapat kali ini, Menkeu digantikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Rapat yang membahas mengenai privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini berjalan cukup alot. Masih ada beberapa anggota Komisi XI yang merasa keberatan dengan rencana penerbitan saham baru (right issue) empat BUMN.
Menanggapi alotnya rapat hari ini, Darmin menganggap wajar adanya perbedaan pendapat. Dia mengaku tidak bisa menebak apakah parlemen menerima atau menolak rencana privatisasi.
"Tentu saja saya tidak bisa mengatakan sesuatu secara pasti, namanya juga pendapat," kata dia di Gedung DPR, Senin (3/10/2016).
Kendati berjalan penuh perbedaan pendapat, Darmin meyakini tidak ada masalah serius yang disoroti parlemen. Mantan Gubernur BI ini bilang, komisi XI hanya butuh waktu untuk pendalaman materi privatisasi BUMN.
"Tetapi dari diskusi tadi , tidak ada lagi maslah yang sangat fundamental dan krusial tapi memang mereka membutuhkan berunding lagi barang kali dengan proxynya masing-masing ya silakan saja," tukas dia.
Sekadar informasi, setidaknya ada empat BUMN yang berencana melakukan right issue. Antara lain, PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Krakatau Steel Tbk dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PP). Total nilai rights issue keempat perusahaan tersebut mencapai Rp 14,3 triliun.
Pemerintah akan mengambil sebagian besar saham keempat perusahaan tersebut melalui dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah disetujui DPR, yakni sebesar Rp9 triliun.
PMN yang diberikan pemerintah sebesar Rp9 triliun, mengalir ke WIKA sebesar Rp4 triliun, Krakatau Steel tunai Rp1,5 triliun, Pembangunan Perumahan sebesar Rp2,25 triliun, dan Jasa Marga Rp1,25 triliun.
Sementara yang diserap publik Rp 5 triliun dengan porsi WIKA Rp2,1 triliun, Krakatau Steel Rp300 miliar, Jasa Marga Rp450 miliar, dan Pembangunan Perumahan Rp2,15 triliun.
(Fakhri Rezy)
