Gunakan LPSE, Indonesia Bisa Menghemat Rp350 Triliun
JAKARTA - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2017 telah dilakukan hari ini di Aula Dhanapala. Acara ini dihadiri oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan.
Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, jika menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maka Indonesia akan hemat sebesar 19% atau sekira Rp350 triliun. Ini didapat dari APBD dan Pemerintah Daerah (Pemda).
"Penghematan 19% dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sekira Rp350 triliun seluruh Indonesia. Apalagi kalau menyertakan APBD, 539 Pemda, 34 provinsi, 400 Kabupaten, 100-an kota," ungkapnya saat memberikan sambutan di Rakornas di Kemenkeu, Rabu (25/1/2017).
Beberapa Pemda menyimpan dananya di Bank daerah dengan jumlah sekitar Rp170 triliun. Hal ini dikatakan karena kekhawatiran masalah daya serap anggaran yang kurang dengan tidak sengaja dibelanjakan. Dengan menyimpan dana di Bank itu akan memperlambat kesejahteraan rakyat.
"Pemda simpan dananya di bank daerah jumlah Rp170 triliun. Kita memperlambat rakyat sejahtera jika disimpan saja. Dengan LPSE, sekarang dijamin kecepatannya, kekhawatiran berkurangnya daya serap anggaran tidak harus terjadi," imbuhnya.
Untuk mempercepat LPSE sendiri disampaikan ke Pemerintah untuk pertanggungjawaban dan penyelerasan project ini dibikin aturannya agar keamanannya terjaga sampai selesai dan sudah bisa diperiksa pada akhir tahun 2017. BPK sendiri juga menggunakan data-data yang ada sebagai salah satu sistem pemeriksaan.
"Ada wilayah yang harus kita pikirkan. Yang masuk penegak hukum lama-lama makin berkurang sehingga anggaran semakin tepat, efesien dan cepat diselesaikan," tuturnya.
(Dani Jumadil Akhir)
