JAKARTA - Pemerintah saat ini memiliki 10 rencana unggulan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Salah satunya adalah dengan membentuk Land Bank.
Pada program ini, pemerintah akan menerapkannya untuk memberikan akses perumahan pada masyarakat kecil di perkotaan. Hanya saja, program ini masih dalam tahap kajian dari internal pemerintah.
"Ini baru pembicaraan pertama yang nanti diuraikan, land bank itu sasaran agar lebih murah membangun rumah rakyat. Tapi kita belum bisa umumkan sekarang, masih banyak hal detail yang harus kita selesaikan," tutur Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
Program ini adalah bagian dari redistribusi aset. Dalam program ini, pemerintah nantinya juga akan melakukan pengetatan pengawasan bagi setiap lahan di perkotaan.
"Kita akan berlakukan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), semua tanah untuk sawah akan terkontrol supaya tidak hilang ada pengawasan yang ketat. Kalau perlu rumah rakyat, kalau ada konversi prioritaskan untuk rumah rakyat. tanah-tanah negara," jelasnya.
Sebagai tahap awal, pemerintah pun akan menerapkan program ini pada daerah Jakarta. Terdapat kawasan yang akan dijadikan uji coba. Di antaranya adalah kawasan Perumnas di Kawasan Kemayoran dengan luas sekira 4 hektar.
"Tapi itu ada sebagian didudukin sebagai apartemen lama. Kalau kita konsolidasi maka yang didudukin bangun rumah ke atas, sehingga banyak tanah yang kosong bisa dibangun beberapa," jelasnya.
Pemerintah pun akan menerapkan konsep rekonsiliasi lahan. Diharapkan, program ini nantinya mampu untuk meningkatkan kepemilikan rumah pada masyarakat kecil.
"Misalnya di Jogja ada yang bersengketa antara orang yang klaim pemilik dengan masyarakat. Kalau kita konsolidasi 4 ha bagaimana menaikkan ke atas, tinggal tunggu berapa tingkat yang bisa dibangun," tutupnya.
(Fakhri Rezy)